Menteri Yohana Minta Kades Berperan Aktif Cegah TKI Ilegal

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise menyampaikan masih banyaknya kasus perdagangan manusia yang menimpa tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, sehingga berbagai praktik kekerasan seperti penganiayaan dan pemerkosaan juga mengikutinya.

Hal buruk seperti itu harus dihentikan. Untuk itu, Menteri Yohana pun mendorong kepala desa ikut berperan mencegah calon tenaga kerja di wilayah masing-masing yang ingin berangkat ke luar negeri secara ilegal.

"Kepala desa bersama kami harus ikut menjaga jangan sampai anak-anak kita, khususnya perempuan berangkat bekerja ke luar negeri secara tidak jelas atau ilegal," kata Menteri Yohana.

Menurut Yohana, usai meresmikan Sekolah Srikandi Sungai Indonesia di bantaran Kali Code, Yogyakarta, Sabtu sore, sebagian besar dari TKI, adalah kaum perempuan yang mendapatkan berbagai praktik kekerasan seperti penganiayaan dan pemerkosaan.

"Saya mengajak seluruh masyarakat agar tidak bekerja ke luar negeri melalui jalur yang tidak jelas," kata dia.

Hasil kunjungan Menteri Yohana ke berbagai negara tujuan TKI menunjukkan, hampir semuanya memiliki kasus perdagangan manusia dengan korban WNI, contohnya di Dubai yang tercatat 250 TKW asal Indonesia yang bermasalah.

"Waktu saya berkunjung ke Dubai banyak tenaga kerja perempuan menangis ke saya. Mereka ingin pulang karena selama bekerja gaji mereka tidak dibayar, dianiaya, atau diperkosa," kata dia yang menambahkan bahwa kasus serupa juga dialami tenaga kerja Indonesia di negara-negara lainnya seperti Tiongkok, Malaysia, serta Arab Saudi.

Dia pun berharap kepada para kepala desa khususnya di wilayah-wilayah yang ditengarai sebagai kantong perdagangan manusia seperti di Jawa Tengah, Jawa Barat, serta Jawa Timur utntuk ikut mengedukasi masyarakat agar tidak mudah tergoda bekerja ke luar negeri secara ilegal.

"Memang harus ada edukasi. Perempuan-perempuan kita banyak yang diiming-iming dapat pekerjaan di luar negeri, ternyata mereka hanya menjadi korban kekerasan," tutur Menteri Yohana, sebagaimana dilansir Antara.

[left-side]